PMII Sampang Desak Evaluasi Program MBG dan Moratorium Koperasi Merah Putih

Ringkasan Berita:

• PMII Sampang mendatangi DPRD Kabupaten Sampang untuk menyampaikan tuntutan mengenai sejumlah program strategis nasional.
• Mahasiswa meminta pertimbangan menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lantaran menemukan sejumlah dugaan persoalan di lapangan.
• PMII juga mendesak pemerintah memberlakukan moratorium Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
• Selain itu, mereka meminta peningkatan kesejahteraan pembimbing honorer dan PPPK paruh waktu.

Sampang (beritajatim.com) – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sampang mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Kamis (25/6/2026), untuk menyoroti penerapan sejumlah program strategis nasional di tingkat daerah. Dalam tindakan tersebut, mahasiswa menyampaikan tuntutan agar pemerintah melakukan pertimbangan terhadap sejumlah kebijakan nan dinilai tetap menyisakan beragam persoalan.

Tiga rumor utama nan menjadi perhatian PMII Sampang meliputi pertimbangan menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG), moratorium sementara penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta peningkatan kesejahteraan pembimbing honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Ketua Cabang PMII Sampang, Latifah, mengatakan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sampang tetap memerlukan pembenahan agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil temuan dan pengamatan di lapangan, pihaknya mengaku menemukan sejumlah indikasi persoalan dalam penyelenggaraan program tersebut.

“Kami temukan dugaan pembayaran penghasilan relawan nan tidak dilakukan secara penuh, indikasi mark up anggaran pada beberapa lini pelaksanaan, serta belum optimalnya pelibatan petani lokal dalam penyediaan bahan pangan program,” ujarnya.

Selain itu, PMII juga menyoroti kualitas menu makanan nan dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar sertifikasi serta kebutuhan gizi nan telah ditetapkan pemerintah.

Persoalan sanitasi turut menjadi perhatian, terutama mengenai kebersihan dapur produksi dan penerapan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) nan dinilai kudu diawasi secara ketat demi menjamin keamanan pangan.

“Jadi kami mendesak pemerintah untuk melakukan pertimbangan total terhadap program tersebut guna memastikan pelaksanaannya melangkah sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tepat sasaran,” tegasnya.

Selain Program Makan Bergizi Gratis, PMII Sampang juga meminta pemerintah melakukan kajian ulang terhadap penerapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui moratorium sementara hingga beragam aspek pelaksanaannya dinilai siap dijalankan.

Mahasiswa juga mendorong pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan pembimbing honorer dan PPPK paruh waktu nan hingga sekarang tetap menghadapi beragam persoalan, mulai dari kepastian kerja hingga tingkat penghasilan.

“Kami tegaskan untuk terus mengawal kebijakan publik nan berakibat langsung terhadap masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan nan lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” tutupnya. [sar/beq]