Ketua Umum PPSM Tegaskan Keuangan Organisasi Transparan, Persilakan Anggota Cek Laporan

Ringkasan Berita:

• Ketua Umum DPP PPSM Achmad Wafid membantah tudingan pengelolaan finansial organisasi tidak transparan.
• Pengurus mengaku telah mengundang personil untuk membahas laporan pertanggungjawaban keuangan, namun undangan tidak dihadiri.
• Wafid menegaskan seluruh transaksi finansial tercatat dan dikelola bendaharawan organisasi.
• PPSM mengedepankan tabayun dan musyawarah untuk menyelesaikan polemik nan muncul di internal organisasi.

Mojokerto (beritajatim.com) – Ketua Umum DPP Paguyuban Pedagang Sembako Madura (PPSM), Achmad Wafid, menegaskan bahwa pengelolaan finansial organisasi selama ini dilakukan secara terbuka, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia membantah dugaan bahwa penggunaan biaya nan berasal dari iuran personil tidak dikelola secara transparan.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas tuntutan transparansi anggaran nan disuarakan oleh perwakilan personil PPSM Mojokerto Raya dalam tindakan tenteram di Alun-alun Wiraraja, Kota Mojokerto, Kamis (25/6/2026).

Wafid mengatakan, sebelum tindakan berlangsung, pengurus telah mengundang sejumlah personil untuk menghadiri rapat nan secara unik membahas laporan pertanggungjawaban finansial organisasi. Namun, undangan tersebut tidak dihadiri oleh pihak nan kemudian melakukan aksi.

“Terkait keterbukaan laporan keuangan, saya sudah mengundang mereka untuk rapat dan menyampaikan laporan keuangan. Namun mereka tidak datang dan tetap memilih melakukan aksi,” ungkapnya.

Menurut Wafid, seluruh transaksi finansial organisasi selama ini dikelola oleh bendaharawan dan dicatat dalam manajemen organisasi. Karena itu, dia menegaskan tidak ada upaya menutup-nutupi penggunaan anggaran.

“Masalah finansial sudah real semuanya dan ada di bendahara. Ketua umum tidak tahu-menahu secara langsung mengenai keluar masuknya duit lantaran semuanya berada di bendaharawan dan tercatat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengurus juga telah menggelar rapat luar biasa dengan agenda laporan pertanggungjawaban sebagai corak komitmen memberikan penjelasan kepada personil sekaligus mencegah munculnya kesalahpahaman mengenai pengelolaan biaya organisasi.

“Kami sudah melakukan rapat luar biasa dengan tema laporan pertanggungjawaban agar persoalan ini tidak berkembang menjadi aksi. Namun mereka tidak mau datang tapi jika mereka mau menyampaikan aspirasi, silakan. Itu kewenangan mereka. Saya menerima dengan lapang dada dan tidak ada masalah,” katanya.

Meski demikian, Wafid mengaku tetap menghormati langkah personil nan memilih menyampaikan aspirasi melalui tindakan damai. Menurutnya, penyampaian pendapat merupakan kewenangan setiap personil organisasi selama dilakukan secara tertib.

Ia juga menyatakan terbuka andaikan personil menginginkan penjelasan lebih rinci mengenai penggunaan anggaran organisasi.

“Saya justru mau semuanya dibuka secara terang-benderang. Kalau ada nan mau mengetahui laporan keuangan, mari duduk berbareng dan dibahas melalui forum musyawarah dan perbincangan internal,” jelasnya.

PPSM merupakan organisasi nan mewadahi pedagang sembako Madura di sejumlah wilayah di Jawa Timur maupun luar provinsi. Sejak berdiri pada 2024, organisasi tersebut disebut telah mempunyai sekitar 1.500 toko personil nan tersebar di delapan kabupaten dan kota.

Wafid berambisi polemik mengenai transparansi finansial dapat diselesaikan melalui komunikasi nan baik tanpa mengganggu soliditas organisasi nan selama ini dibangun sebagai wadah pemersatu pedagang sembako Madura.

“Kami mengedepankan tabayun dan musyawarah. Semua persoalan organisasi sebaiknya diselesaikan dengan komunikasi nan baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara anggota,” pungkasnya.

Sebelumnya, perwakilan personil Paguyuban Pedagang Sembako Madura (PPSM) Mojokerto Raya menggelar tindakan unjuk rasa di Alun-alun Wiraraja, Kota Mojokerto. Mereka menuntut transparansi dalam pengelolaan serta penggunaan anggaran organisasi nan selama ini dihimpun dari iuran para anggota. [tin/beq]