SKK Migas Jabanusa Dorong Penguatan Fiskal Daerah Pesisir Lewat Rekomendasi DBH Migas

Ringkasan Berita:

• SKK Migas Jabanusa dan KKKS Offshore menggelar Rapat Kerja Stakeholder Daerah di Kota Batu.
• Forum membahas sinkronisasi tata kelola daya dengan kebijakan fiskal bagi kabupaten/kota pesisir.
• Pertemuan menghasilkan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM mengenai penguatan DBH Migas.
• Tujuannya meningkatkan pemerataan faedah ekonomi dari aktivitas hulu migas lepas pantai bagi wilayah penyangga.

Kota Batu (beritajatim.com) – SKK Migas Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) berbareng Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Offshore Jabanusa menggelar Rapat Kerja Stakeholder Daerah di Kota Batu, Jawa Timur. Forum berjudul “Tata Kelola Energi dan Keseimbangan Fiskal Kabupaten/Kota Pesisir” tersebut menjadi wadah menyelaraskan kebijakan sektor daya dengan pembangunan wilayah nan terdampak aktivitas hulu minyak dan gas bumi lepas pantai.

Kegiatan nan berjalan pada Kamis (18/6/2026) itu dihadiri sejumlah kepala wilayah dan pemangku kepentingan, di antaranya Bupati Pamekasan, Wakil Bupati Sumenep, Wakil Bupati Bangkalan, Plt Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sampang, serta perwakilan beragam KKKS nan beraksi di wilayah Jabanusa.

Dalam forum tersebut, peserta membahas pentingnya membangun hubungan nan selaras antara keberlanjutan operasi hulu migas offshore dengan support sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pemerintah kabupaten/kota pesisir. Salah satu poin nan mengemuka adalah perlunya penyempurnaan pengedaran faedah ekonomi agar lebih mencerminkan kontribusi wilayah penyangga terhadap keberlangsungan operasi migas.

Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan, menegaskan industri hulu migas berkomitmen memberikan faedah ekonomi nan lebih luas bagi daerah.

“Kontribusi hulu migas tidak hanya diwujudkan melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM), tetapi juga melalui pembuatan nilai ekonomi nan mendukung pembangunan daerah. Sinergi dan komunikasi nan konstruktif antara regulator, KKKS, dan pemerintah wilayah adalah kunci utama agar faedah aktivitas hulu migas dapat dirasakan secara adil, proporsional, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai hasil pertemuan, forum menyepakati sejumlah rekomendasi strategis nan bakal disampaikan kepada pemerintah pusat.

Rekomendasi pertama ditujukan kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Forum meminta percepatan kajian mengenai akibat sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap kabupaten/kota pesisir nan berdekatan dengan koordinat sumur produksi migas di Jawa Timur.

Hasil kajian tersebut diharapkan menjadi dasar penambahan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas bagi wilayah pesisir. Apabila formulasi DBH Migas belum memungkinkan dilakukan perubahan, forum mengusulkan optimasi instrumen Transfer ke Daerah (TKD), seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun skema fiskal lainnya untuk mempercepat pembangunan wilayah pesisir.

Rekomendasi kedua ditujukan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), khususnya Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Forum mendorong kementerian menyediakan info terintegrasi nan tidak hanya memuat koordinat sumur dan volume lifting, tetapi juga pemetaan wilayah pesisir nan terdampak secara sosial dan ekonomi.

Data tersebut dinilai krusial sebagai dasar pengelolaan akibat bagi penanammodal sekaligus mendukung penyusunan kebijakan fiskal nan lebih tepat sasaran. Selain itu, Kementerian ESDM juga didorong menginisiasi penyusunan indeks eksternalitas negatif bagi kabupaten/kota nan berada di sekitar wilayah produksi migas agar alokasi DBH Migas dapat dilakukan secara lebih jeli dan inklusif.

Melalui rekomendasi tersebut, SKK Migas Jabanusa berbareng KKKS Offshore berambisi sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku industri terus diperkuat. Keselarasan tata kelola daya dan kebijakan fiskal diharapkan bisa mendukung pembangunan berkepanjangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir nan menjadi penyangga aktivitas hulu migas. [sar/beq]