Prabowo Akui Syok Lihat Kebocoran Kekayaan Negara, Tegaskan Pemerintah Harus Bersih dari Korupsi

Bangkalan (beritajatim.com) – Presiden Prabowo Subianto mengaku terkejut dan sedih setelah memandang beragam info mengenai kebocoran kekayaan negara selama puluhan tahun terakhir.

Menurutnya, banyak sumber daya nasional nan tidak memberikan faedah maksimal bagi rakyat lantaran terjadi beragam penyimpangan.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Madura, Selasa (23/6/2026).

Presiden menegaskan dirinya dilantik dengan sumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan seluruh peraturan perundang-undangan nan berlaku.

“Saya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan segala perundang-undangan nan berlaku,” kata Prabowo.

Ia menilai sudah saatnya pemerintah dan masyarakat berbincang secara terbuka mengenai beragam persoalan bangsa. Menurutnya, setelah mempelajari beragam info selama memimpin pemerintahan, dirinya menemukan banyak penyimpangan nan selama ini dibiarkan.

“Saya sendiri syok, terkejut, sedih memandang sungguh besar kekayaan kita nan lenyap selama ini,” ujarnya.

Prabowo mengatakan kondisi tersebut bukan untuk mencari siapa nan kudu disalahkan, melainkan menjadi pertimbangan berbareng agar kekayaan nasional dapat dinikmati rakyat Indonesia.

“Ini bukan kita cari kesalahan. Kita anggaplah ini suatu kelalaian kita bersama. Tapi saya disumpah untuk menjaga kepentingan bangsa dan rakyat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mencontohkan pembangunan prasarana jalan nan menurutnya dapat dilakukan lebih masif andaikan kebocoran anggaran dapat ditekan.

Ia menyebut pembangunan sekitar 1.000 kilometer jalan desa dan jalan wilayah memerlukan anggaran sekitar Rp5,4 triliun.

“Bayangkan jika Rp20 triliun, berapa ribu jalan nan bisa kita bangun. Berapa ribu jembatan bisa kita bangun untuk rakyat kita,” katanya.

Presiden juga mengungkapkan pemerintah telah mengambil langkah penertiban terhadap beragam aktivitas nan dinilai melanggar aturan. Di antaranya penguasaan kembali lebih dari lima juta hektare kebun kelapa sawit nan bermasalah serta penutupan ratusan tambang tanpa izin.

“Pemerintah saya telah merebut kembali, menguasai kembali lebih dari lima juta hektare kebun kelapa sawit nan melanggar hukum,” ungkapnya.

Menurut Prabowo, tetap banyak aktivitas pertambangan terlarangan dan penyelundupan sumber daya alam nan terus terjadi meski abdi negara telah melakukan beragam upaya pengawasan.

“Sudah kita kerahkan angkatan laut, sudah kita kerahkan bea cukai, sudah kita kerahkan ribuan prajurit. Masih saja,” katanya.

Ia menilai Indonesia sebagai negara besar dengan kekayaan sumber daya alam nan melimpah memerlukan tata kelola pemerintahan nan bersih agar kekayaan tersebut dapat dinikmati masyarakat.

Karena itu, Prabowo menegaskan pemberantasan korupsi menjadi salah satu prioritas pemerintahannya.

“Kuncinya adalah pemerintah kudu bersih, pemerintah kudu betul-betul tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di Pemerintah Republik Indonesia,” tegasnya.

Menurut Presiden, upaya tersebut memang tidak mudah, namun kudu dilakukan demi menyelamatkan masa depan bangsa.

“Tidak ada negara nan bisa selamat jika sumber-sumber dayanya diambil terus sementara rakyatnya banyak nan miskin,” kata Presiden Prabowo.

Munas dan Konbes PBNU Untuk diketahui, aktivitas Konbes-Munas merupakan arena musyawarah tertinggi kedua setelah Muktamar NU.

Berlangsung di Pondok Ploso mulai 20-23 Juni 2026 dengan jumlah peserta maupun penggembira mencapai 1.000 orang nan datang dari segenap penjuru Indonesia.(ted)