Gaji Guru dan Pegawai Tak Kunjung Naik, Prabowo: Kekayaan Negara Bocor 2500 Triliun

Bangkalan (beritajatim.com) – Presiden Prabowo Subianto menilai belum optimalnya kenaikan penghasilan pembimbing dan pegawai negeri disebabkan tetap besarnya kebocoran kekayaan negara nan selama ini mengalir ke luar negeri.

Menurutnya, kondisi tersebut membikin anggaran negara tidak bisa sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Madura, Selasa (23/6/2026).

“Kenapa penghasilan pembimbing tidak bisa baik? Kenapa penghasilan pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya enggak ada, diambil terus,” kata Prabowo di hadapan para ustadz dan peserta konferensi.

Presiden mengatakan selama tujuh tahun terakhir ekonomi Indonesia tercatat tumbuh sekitar lima persen per tahun. Namun, menurutnya, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dinikmati masyarakat.

“Katanya negara tambah kaya 30 persen. Tetapi rakyat miskin bertambah dan kelas menengah justru berkurang,” ujarnya.

Prabowo menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam sistem ekonomi nan menyebabkan hasil pertumbuhan hanya dinikmati oleh sebagian mini golongan masyarakat.

“Yang tambah kaya rupanya hanya segelintir orang. Berarti sistem kita keliru,” tegasnya.

Menurut Prabowo, kejadian mengalirnya kekayaan nasional ke luar negeri telah lama dia sampaikan dalam beragam kesempatan. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai net outflow of national wealth alias arus keluar kekayaan nasional.

Berdasarkan info nan diolah pemerintah dari beragam sumber internasional, termasuk info Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia sebenarnya mencatat surplus perdagangan selama sebagian besar periode dalam dua dasawarsa terakhir.

Namun, dia menyebut sebagian besar untung tersebut tidak tinggal di dalam negeri lantaran adanya aliran modal keluar dan praktik pelaporan nan tidak sesuai.

“Yang terjadi adalah under invoicing alias laporan palsu. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya negara rugi,” ujarnya.

Prabowo mengungkapkan pemerintah memperkirakan kebocoran ekonomi mencapai sekitar 150 miliar dolar AS alias sekitar Rp2.500 triliun setiap tahun.

Karena itu, pemerintah melakukan beragam langkah perbaikan, termasuk penertiban badan upaya milik negara nan dinilai tidak efektif.

Presiden mengatakan dirinya baru mengetahui jumlah BUMN mencapai lebih dari 1.000 perusahaan setelah menjabat. Menurutnya, pemerintah telah menutup sekitar 240 perusahaan negara nan terus merugi.

“Kita menghemat triliunan hanya dari menutup perusahaan-perusahaan nan tidak benar,” katanya.

Prabowo menegaskan langkah pembenahan tersebut dilakukan untuk memenuhi sumpahnya sebagai presiden dalam menjaga kepentingan rakyat dan negara.

Ia juga menekankan pentingnya kemandirian nasional melalui swasembada pangan dan daya sebagai fondasi pembangunan ekonomi.

“Bangsa Indonesia kudu mandiri. Bangsa Indonesia kudu berdiri di atas kaki kita sendiri. Elemen utamanya adalah swasembada pangan dan swasembada energi,” tandasnya.

Menurut Prabowo, pemerintah saat ini berada di jalur nan betul untuk memberantas kemiskinan, mengurangi kelaparan, dan memperkuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (ted)