Bangkalan (beritajatim.com) – Proyek perbaikan 56 ruas jalan kabupaten di Bangkalan tahun 2026 hingga sekarang belum seluruhnya bisa dilelang.
Pemerintah Kabupaten Bangkalan tetap menunggu stabilitas nilai material bangunan nan terus mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Bangkalan, Moh Ridhwan mengatakan, lonjakan nilai material membikin banyak rekanan keberatan jika proyek tetap dijalankan menggunakan nilai lama nan sudah tercantum dalam perencanaan awal.
“Beberapa item material naik terus. Ada nan sebelumnya sekitar Rp1,6 juta sekarang sudah di atas Rp2 juta. Rekanan mengeluh lantaran jika dipaksakan dengan nilai lama mereka bisa rugi,” ujarnya, Senin (11/05/2026).
Menurut Ridhwan, kenaikan nilai dipicu melonjaknya biaya solar industri nan berakibat pada nilai produk-produk bangunan di lapangan. Akibatnya, pemerintah kudu berhati-hati sebelum membuka tender proyek baru.
Ia menjelaskan, proyek nan sudah terlanjur berkontrak tetap melangkah sebagaimana mestinya. Namun, paket pekerjaan nan belum dilelang sementara ditahan sembari menunggu penyesuaian harga.
“Kalau nan sudah perjanjian tetap berjalan. Tapi nan belum launching, kami tunggu sampai nilai lebih stabil. Rekanan juga meminta jangan dulu dilelang lantaran cemas rugi,” katanya.
Tahun ini, Pemkab Bangkalan mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk perbaikan 56 ruas jalan kabupaten.
Selain itu, terdapat empat ruas jalan lain nan dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan total anggaran sekitar Rp37 miliar dan saat ini sudah mulai dikerjakan.
Ridhwan menambahkan, pihaknya sekarang tengah melakukan kajian penyesuaian nilai sebelum seluruh proses tender kembali dibuka. Pemkab menargetkan kepastian nilai material bisa diperoleh pada akhir Mei alias awal Juni mendatang.
“Kalau nilai sudah pasti, proyek-proyek nan belum dilelang bakal langsung kita gelar,” tegasnya.
Selain proyek reguler, Bangkalan juga berkesempatan mendapat tambahan pembangunan jalan dari program Bantuan Keuangan (BK) serta program diskresi pemerintah pusat. [sar/but]
1 hari yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·