Mensos RI di Pamekasan: 45 Persen Bansos Salah Sasaran

Pamekasan (beritajatim.com) – Penyaluran program support sosial (bansos) di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), dinilai tetap banyak nan dikatagorikan salah sasaran. Bahkan kondisi tersebut relatif tinggi hingga mencapai nomor sekitar 45 persen dalam skala nasional.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf saat berjamu di Pamekasan, tepatnya dalam aktivitas ‘Kolaborasi Program Prioritas Presiden dalam rangka Pemutakhiran DTSEN dan Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi’ di Auditorium Universitas Islam Negeri (UIN) Madura, Jl Raya Panglegur KM 4 Tlanakan, Pamekasan, Madura, Minggu (10/5/2026).

Fakta tersebut diungkapkan berdasar hasil pertimbangan pemantauan intensif dan laporan dari Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan, di mana program bansos nan disalurkan justru tidak tepat sasaran, dan angkanya relatif tinggi dibanding semestinya.

​”Selama ini ditengarai bansos kita banyak nan tidak tepat sasaran. Berdasarkan info evaluasi, baik itu PKH maupun support sembako, sebanyak 45 persen tetap belum mengenai sasaran nan seharusnya,” kata Saifullah Yusuf.

Terlebih kebenaran tersebut juga dipertegas ketika dirinya melakukan perbincangan langsung berbareng para pendamping PKH nan datang dalam aktivitas di Pamekasan.

“Saya tanya para pendamping PKH, betul tidak datanya bansos banyak nan tidak tepat sasaran,” tanya menteri nan familiar disapa Gus Ipul.

Serentak para pendamping PKH nan memenuhi auditorium UIN Madura, memberikan respon atas pernyataan Gus Ipul dengan kompak menjawab ‘benar’. Sekaligus menandakan jika perihal tersebut berdasar kebenaran di lapangan.

Perbaikan info melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional namalain DTSEN bukan sekedar persoalan administratif belaka, tetapi perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto, guna memastikan keadilan sosial melalui info jeli dan transparan.

Bahkan pihaknya juga meminta pemerintah wilayah hingga pemerintah tingkat desa alias kelurahan agar proaktif dalam melaksanakan pemutakhiran DTSEN. “Memperbaiki info adalah perintah langsung dari Bapak Presiden. Pemutakhiran ini adalah tugas bersama, dari level paling bawah,” ungkapnya.

“Oleh lantaran itu kami minta para tokoh agama, pengasuh pondok pesantren, dan masyarakat luas untuk berani melapor jika memandang ada ketidaksesuaian di lapangan. Artinya semua komponen kudu proaktif demi mewujudkan cita-cita mulai Bapak Presiden,” pungkasnya. [pin/ted]