Demi Kemaslahatan Bersama, DPRD Pamekasan Komitmen Perjuangkan Pembangunan Pos Damkar

Pamekasan (beritajatim.com) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Ali Masykur menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan rencana pembangunan Pos Damkar di wilayah Pantura menjadi prioritas seiring dengan tingginya kebutuhan jasa darurat di area tersebut.

Saat ini, kesiapan sarana berupa damkar di wilayah setempat hanya terdapat 1 unit armada damkar plus 2 unit mobil penyuplai. Terlebih keberadaan armada tersebut terpusat di wilayah perkotaan, sehingga peristiwa kebakaran di wilayah pantura relatif susah teratasi lantaran memerlukan waktu sekitar 1 jam dari wilayah kota untuk tiba di letak kejadian di Pantura.

Bahkan konsep nan sempat dibahas, rencana pembangunan pos damkar tidak hanya satu titik di wilayah tertentu, tetapi di setiap wilayah pemilihan namalain dapil (5 dapil berbeda) direncakan mempunyai satu pos damkar guna mempercepat respon penanganan kebakaran di wilayah setempat.

“Rencana pembangunan Pos Damkar di wilayah Pantura sebenarnya sudah lama diusulkan, ketika kami menjabat sebagai Ketua Komisi 1 sejak empat tahun lampau sudah sempat dibahas. Bahkan pos damkar bukan hanya di selatan alias pantura, tapi per dapil alias satu pos per tiga kecamatan,” kata Ali Masykur, Minggu (28/6/2026).

Hanya saja rencana tersebut urung direalisasikan seiring dengan adanya beragam kendala, di antaranya pandemi Covid-19 serta penyesuaian anggaran. Sehingga kondisi tersebut belum dapat menjadi prioritas dan menyebabkan realisasi pembangunan pos damkar tertunda hingga saat ini.

“Dari awal kami sudah mengkaji jika jarak tempuh armada damkar dari pusat kota memang cukup jauh, dan itu juga menjadi kebutuhan masyarakat, terutama ketika terjadi kebakaran di wilayah Pantura,” sambung politisi muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan.

Tidak hanya itu, pihaknya menilai jika keberadaan armada damkar tidak hanya dimiliki pemerintah wilayah saja, tatapi juga bisa melalui pihak swasta. “Hemat kami, solusi kedepan armada damkar itu tidak hanya dimiliki pemerintah daerah, tetapi juga bisa melibatkan para murah hati maupun CSR,” ungkapnya.

“Artinya support itu tidak hanya diperuntukkan bagi masjid alias akomodasi lainnya, tetapi juga bisa untuk damkar nan sangat krusial bagi kemaslahatan masyarakat, apalagi perihal ini sangat dibutuhkan,” tegasnya.

Meski demikian, pihaknya menegaskan tetap memperjuangkan melalui pembahasan anggaran daerah. “Memang saat ini keterbatasan fiskal saat ini tetap menjadi tantangan utama, tapi kedepan kami bakal tetap memperjuangkan,” imbuhnya.

“Tidak kalah krusial kami juga berambisi agar pemerintah wilayah dapat kembali mengkaji prioritas pembangunan pos damkar di wilayah Pantura, mengingat tingginya kebutuhan jasa darurat di Pamekasan, khususnya di wilayah Pantura,” pungkasnya. [pin/ted]