BPBD Sampang Finalisasi Data Kekeringan 2026, Penetapan Status Masih Menunggu Verifikasi Lapangan

Ringkasan Berita:

• BPBD Sampang tetap memverifikasi laporan akibat kekeringan dari kebanyakan kecamatan sebagai dasar penetapan status kekeringan 2026.
• Jumlah desa terdampak belum diumumkan lantaran proses finalisasi dan pengesahan info tetap berlangsung.
• Hasil pendataan bakal menjadi dasar publikasi SK Bupati serta penyelenggaraan pengedaran air bersih dan pengajuan support ke Pemprov Jawa Timur.
  

  ---

Sampang (beritajatim.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang tetap merampungkan pendataan akibat kekeringan sebagai dasar penetapan status kekeringan tahun 2026.

Hingga awal Juni, sebagian besar kecamatan telah menyampaikan laporan mengenai kondisi wilayah nan mulai terdampak berkurangnya kesiapan air bersih akibat musim kemarau.

Meski demikian, BPBD Sampang tetap melakukan proses verifikasi terhadap info nan masuk guna memastikan kesesuaian antara laporan nan diterima dengan kondisi riil di lapangan.

Langkah ini dinilai krusial agar kebijakan penanganan nan disiapkan pemerintah wilayah dapat melangkah efektif dan tepat sasaran.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang, Mohammad Hozin, mengatakan bahwa proses finalisasi info tetap berjalan sehingga jumlah desa terdampak kekeringan belum dapat diumumkan kepada publik.

“Sebagian besar kecamatan sudah menyampaikan laporan. Saat ini tetap dalam tahap verifikasi dan pembahasan sebagai bahan penetapan status kekeringan,” katanya, Minggu (7/6/2026).

Menurut Hozin, info nan jeli menjadi kebutuhan utama sebelum pemerintah wilayah menetapkan status kekeringan. Dengan info nan valid, beragam langkah mitigasi dan penanganan dapat dirancang sesuai kebutuhan masyarakat nan terdampak.

Hasil pendataan tersebut nantinya bakal menjadi dasar publikasi Surat Keputusan (SK) Bupati tentang status kekeringan di Kabupaten Sampang. Penetapan status tersebut juga menjadi landasan norma bagi penyelenggaraan beragam program penanganan, termasuk pengedaran support air bersih ke wilayah terdampak.

Selain itu, arsip tersebut bakal digunakan sebagai dasar pengajuan support kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur andaikan diperlukan support tambahan dalam penanganan akibat musim kemarau.

“Kami berambisi proses verifikasi segera selesai sehingga status kekeringan dapat segera ditetapkan dan langkah antisipasi bagi masyarakat terdampak dapat dilakukan secara maksimal,” tutupnya.

Memasuki musim tandus 2026, pemerintah wilayah terus memantau perkembangan kondisi di beragam wilayah Kabupaten Sampang untuk mengantisipasi potensi meluasnya akibat kekeringan, khususnya terhadap kebutuhan air bersih masyarakat. [sar/suf]